Wonosobo – Polres Wonosobo berhasil mengamankan jalannya audiensi antara perwakilan pedagang Pasar Sapuran dengan pihak terkait di ruang Banggar Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang di Pasar Sapuran. Senin (26/7) siang.
Audiensi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait ini berlangsung dengan lancar dan tertib. Beberapa perwakilan yang hadir antara lain Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Wonosobo, Drs. Azis Nuri Haryono; Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Wonosobo, Wahyu Nugroho, S.Sos; anggota DPRD Kabupaten Wonosobo; Kasatpol PP Kabupaten Wonosobo, Drs. Sumekto Hendro Kustanto; Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo, Drs. Bagyo Sarastono, M.Si; serta perwakilan dari LSM Gerak Merdeka dan Koordinator Pedagang Pasar Sapuran.
Dalam penyampaian keluhan dan tuntutan permasalahan, perwakilan pedagang Pasar Sapuran mengungkapkan beberapa poin penting. Mereka meminta pemerintah untuk segera membongkar bangunan liar di luar pasar yang telah merugikan mereka. Selain itu, mereka juga menyoroti pelanggaran aturan terkait sewa menyewa, jual beli kios, dan los yang dilakukan oleh oknum tertentu.
Perwakilan pedagang juga meminta agar pedagang lama dapat kembali ditempatkan sesuai lokasinya sebelum pembangunan, dengan memperhatikan zonasi yang berlaku. Mereka juga meminta penempatan pedagang pada los yang memiliki luasan yang manusiawi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keluhan terkait drainase pasar yang kurang baik juga disampaikan, karena sering terjadi banjir saat hujan deras.
Selain itu, perwakilan pedagang meminta dukungan DPRD Kabupaten Wonosobo untuk mempercepat penerbitan abonemen pedagang agar mereka dapat memiliki izin resmi untuk berjualan. Mereka juga mendukung proses hukum yang sedang berlangsung terkait pungutan liar yang merugikan mereka, dan meminta agar pelaku dapat diusut tuntas dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Menanggapi keluhan dan tuntutan permasalahan yang disampaikan, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo memberikan beberapa tanggapan. Mereka menjelaskan bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada pedagang Pasar Sapuran sebanyak 750 orang selama 3 hari pada bulan Februari 2023 terkait penataan pasca peresmian. Terkait revitalisasi, terjadi pengurangan luasan los sebanyak 25% dari luasan semula.
Dalam hal pembangunan los yang melanggar aturan, Dinas Perdagangan telah melakukan investigasi dan koordinasi dengan Satpol PP, dan akan segera dilakukan pembongkaran setelah sebelumnya telah diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Terkait penempatan pedagang, pihak pemerintah telah menetapkan sistem zonasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dinas Perdagangan juga berjanji akan mengkaji ulang permasalahan drainase pasar dan akan melakukan perbaikan yang diperlukan. Terkait proses hukum yang sedang berjalan, mereka meminta LSM dan perwakilan pedagang untuk melaporkan bukti-bukti atau data terkait jual beli kios di Pasar Sapuran kepada pihak berwajib.
Dalam tanggapannya, anggota DPRD Kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa para pedagang harus menerima penataan yang telah dilakukan oleh pemerintah, mengingat tempat yang disediakan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunan. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum agar tidak digunakan untuk berjualan pedagang kaki lima.
Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo berjanji akan meninjau langsung ke Pasar Sapuran untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pedagang. Mereka juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu dekat dengan dukungan dari Komisi B dan C DPRD Kabupaten Wonosobo.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penyelesaian permasalahan di Pasar Sapuran, dan diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai solusi yang baik demi kesejahteraan pedagang dan masyarakat Wonosobo secara keseluruhan.
